SOP PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KEPUTUSAN

 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 188.45 /   31   / KPTS / 414.114 / 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN NOMOR : 188.45 /14/ KPTS / 414.114 / 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN

Menimbang   :      Bahwa sehubungan dengan adanyan perkembangan angkutan penumpang umum yang melayani masyarakat , baik angkutan trayek tetap dan teratur, tidak dalam trayek, angkutan online maupun yang konvensional serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,  terpenuhinya hak-hak dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Nomor : 188.45 /14/ KPTS / 414.114 / 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dan menuangkannya dalam suatu keputusan Kepala Dinas.

                       

Mengingat     : 1.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

                        2.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

                        3.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125 );

                        4.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme     (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

                        5.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 );

                        6.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

-2-

                        7.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 );

                        8.  Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);     

                        9.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866 );

                      10.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 );

                      11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 );

                      12.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 );

                      13.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 615);

                      14.  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1296);

                      15.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;

                      16.  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

                      17.  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Kepuasan Instansi Pemerintah;

                      18.  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Publik;

                      19.  Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

                      20.  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

                      21.  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

                      22.  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

                      23.  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

-3-

                      24.  Peraturan Bupati Tuban Nomor  56 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;

                      25.  Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

                      26.  Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :    

KESATU       :     Beberapa ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Nomor : 188.45 /14/ KPTS / 414.114 / 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, Huruf B. Romawi I diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA         :     Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   :   Tuban

Pada Tanggal    : 1 November 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TUBAN

Drs. MUJI SLAMET , MBA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198303 1 026

                                                         LAMPIRAN  :          KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  KABUPATEN TUBAN

                                                          NOMOR     : 188.45/31/KPTS/414.114/2018                                                      

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2018

 

B.  STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I.  PERSYARATAN PELAYANAN

a. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KALI

a)   Mengisi Formulir Permohonan, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

1) Fotocopy Faktur yang telah dilegalisir;

2) Fotocopy Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor/ Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi;

3) Gesekan Nomor Mesin dan Chasis ( Rangka );

4) Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor, Laporan Pemeriksaan atau Sertifikat Registrasi Uji Tipe;

5) Surat Keterangan Rubah Bentuk dari Perusahaan Karoseri ( Khusus bagi kendaraan yang mengalami rubah spesifikasi );

b)   Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN UBAH SPESIFIKASI

                   a)  PERUBAHAN KONSTRUKSI /KAROSERI

                        1)  Mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi / Surat Keterangan / Surat Pengantar, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                             (a) Fotocopy STUK ( kartu Uji );

                             (b) Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak;

                             (c) Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor / Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi;

                             (d) Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji;

                             (e) Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor, Laporan Pemeriksaan atau Sertifikat Registrasi Uji Tipe;

                             (f)  Surat Keterangan Rubah Spesifikasi dari Perusahaan Karoseri;

                             (g) Untuk angkutan penumpang umum yang mengalami perubahan daya angkut harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berkompeten.

                        2)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.    

                   b)  PERUBAHAN SIFAT

                        1)  Mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                             (a) Fotocopy STUK ( Kartu Uji );

                             (b) Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak;

                             (c) Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor / Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi;

                             (d) Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji;

                             (e) Untuk angkutan penumpang harus mendapatkan persetujuan / Surat Keterangan dari pejabat yang berkompeten.                               

                        2)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

              3.  REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN / PENGANTAR NUMPANG UJI ( KE DAERAH LAIN )

                   a)  Mengisi Formulir Permohonan, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                        1)  Fotocopy STUK ( Kartu Uji );

                        2)  Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak;

                        3)  Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor/ Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi.

                   b)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.         

                   c) Pengantar Numpang Uji ke daerah lain tidak dapat diberikan apabila diperlukan penggantian STUK ( Masa Berlaku Buku Uji Habis atau terjadi perubahan data identitas / spesifikasi );                  

              4.  REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN MUTASI UJI MASUK ( DARI DAERAH LAIN )

                   Mengisi Formulir Permohonan, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                   a)  Fotocopy STUK ( Kartu Uji ) dari daerah asal;

                   b)  Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak dari daerah asal;

                   c)  Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB );

d)  Fotocopy Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;

                   e)  Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor / Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi pemilik baru;

  1. Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji;
  2. Surat Keterangan mutasi dari daerah asal;
  3. Kartu Induk Kendaraan.

              5.  REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN / PENGANTAR MUTASI UJI KELUAR ( KE DAERAH LAIN )

                   a)  Mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi / Surat Keterangan / Surat Pengantar, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                        1)  Fotocopy STUK ( Kartu Uji );

                        2)  Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak;

                        3)  Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB );

                        4)  Fotocopy Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;

                        5)  Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor / Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi / Pemilik Baru;

                        6)  Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji.

                   b)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

             

              6.  PENGUJIAN PERTAMA / KENDARAAN BARU

                   a)  Mengisi Formulir  Permohonan, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                        (1) Fotocopy dan asli surat keterangan Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor

                        (2}  Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi;

                        (3)  Fotocopy dan asli STNK dan Bukti Pembayaran Pajak;

                        (4) Gesekan Nomor Mesin dan Chasis ( Rangka );

                        (5) Rekomendasi / Surat Keterangan Memenuhi Syarat Kendaraan Wajib Uji;

                   b)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

              7.  PENGUJIAN BERKALA

                   a)  Mengisi Formulir  Permohonan, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                        (1) Fotocopy STUK ( Kartu Uji );

                        (2) Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak;

                        (3) Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor / Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi;

                        (4) Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji;

                        (5) Surat Keterangan Kendaraan Rusak dari Bengkel ( bila ada );

                        (6) Untuk kendaraan yang mengalami rubah sifat dan atau Spesifikasi dilengkapi dengan rekomendasi / surat keterangan;

                   b)   Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

              8   PENGUJIAN NUMPANG UJI ( DARI DAERAH LAIN )

                   a)  Mengisi Formulir  Permohonan, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                        (1) Surat Pengantar Rekomendasi Numpang Uji dari Dinas / Kantor Perhubungan / LLAJ asal ;

                        (2) Fotocopy STUK ( Kartu Uji );

                        (3) Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak;

                        (4) Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji;

                   b)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

              9.  PENGUJIAN MUTASI MASUK ( DARI DAERAH LAIN )

                   a)  Mengisi Formulir  Permohonan, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                        (1) Fotocopy STUK ( Kartu Uji ) lama;

                        (2) Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak lama;

                        (3) Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor / Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi;

                        (4) Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji;

                        (5) Rekomendasi Mutasi masuk ke Kabupaten Tuban

                   b)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

              10.     UJI ULANG ( KARENA DINYATAKAN TIDAK LULUS UJI )

                   a)  Menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Lulus Uji;

                   b)  Apabila Uji Ulang diajukan setelah batas waktu yang ditentukan, wajib retribusi diberlakukan sebagai pemohon baru;

                   c)  Dalam hal uji ulang diajukan sesuai waktu yang ditentukan, apabila dalam Uji Ulang dinyatakan lulus uji maka tidak dipungut biaya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, namun apabila dalam pengujian ulang dinyatakan tidak lulus lagi, tidak diberikan lagi surat pernyataan tidak lulus uji dan pada pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

              11.     UJI ULANG KARENA PELANGGARAN

                   a)  Mengisi Formulir  Permohonan, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                        1)  Surat Perintah Uji Ulang;

                        2)  Fotocopy STUK ( Kartu Uji );

                        3)  Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak;

                        4)  Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) / Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi;

                        5)  Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji;

                   b)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

-4-

              12.     SURAT KETERANGAN KENDARAAN RUSAK

                   Mengisi Formulir Permohonan Surat Keterangan Kendaraan Rusak, dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                   a)  STUK ( Kartu Uji ) asli;

                   b)  Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran Pajak;

                   c)  Pernyataan rusak dari pemilik dan lama waktu perbaikan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari bengkel.

                   Catatan :

                   Dengan diberikannya surat keterangan kendaraan rusak, menghentikan masa berlakunya denda retribusi berdasarkan tanggal diterbitkannya surat keterangan sampai dengan jangka waktu perbaikan yang diberikan, disesuaikan jenis kerusakan yang selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan. Apabila melebihi jangka waktu perbaikan yang diberikan maka akan dikenakan denda retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

              13.     PENGGANTIAN TANDA BUKTI LULUS UJI

                   a)  PENGGANTIAN KARTU UJI ( STUK ) KARENA HILANG ATAU RUSAK

                        1)  Mengisi Formulir Permohonan Penggantian Kartu Uji (STUK), dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                             (a) Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari POLRI ( apabila Kartu Uji Hilang );

                             (b) Kartu Uji ( STUK ) yang rusak ( apabila Kartu Uji Rusak );

                             (c) Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor / Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi;

                             (d) Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji;

                             (e)  Tanda Uji atau Tanda samping uji .

                        2)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

                             Catatan :

                             Penggantian Kartu Uji karena hilang atau rusak dapat diberikan apabila masa uji masih berlaku.

                   b)  PENGGANTIAN PLAT UJI dan atau TANDA SAMPING UJI KARENA HILANG ATAU RUSAK :

                        1)  Mengisi Formulir Permohonan Penggantian Plat Uji dan atau Tanda Samping Uji ), dilampiri 1 ( satu ) lembar :

                             (a) Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari POLRI (apabila Plat Uji dan atau Tanda Samping Uji Hilang);

                             (b) Fotocopy Kartu Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor / Keterangan Domisili Kepemilikan Badan Usaha / Instansi;

                             (c) Gesekan Nomor Mesin, Chasis ( Rangka ) dan Pemeriksaan Uji;

                             (d)  Kartu Uji Asli.

                        2)  Membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

                             Catatan :

                             Penggantian Tanda Uji karena hilang atau rusak dapat diberikan apabila masa uji masih berlaku.

-5-

Dari semua persyaratan administratif sebagaimana tersebut diatas, perlu diperhatikan hal-hal sebagi berikut:

  1. Setiap permohonan dilampiri fotocopy kartu identitas pemohon
  2. Khusus untuk pengurusan rekomendasi, surat keterangan dan surat pengantar, apabila pemohon bukan pemilik kendaraan harus dapat menunjukkan surat kuasa.

          b.  PERSYARATAN TEKNIS

              Persyaratan Teknis yang harus dipenuhi dalam penentuan hasil uji sehingga kendaraan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan adalah berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku yang berkaitan dengan pengujian berkala kendaraan bermotor.      

 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TUBAN

Drs. MUJI SLAMET , MBA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198303 1 026

Share this: